penyerahan buku laporan PPMK |
Jakarta-Ditengah-tengah germerlap kota
Metropolitan, ternyata masih ada sejumlah RW yang ada di Jakarta tergolong
kumuh. Seperti yang terjadi di Jakarta Utara, pada tahun 2013, dari 432 RW yang
tersebar di 6 Kecamatan, yang ada di wilayah tersebut tercatat ada sebanyak 98
RW tergolong kumuh.
Hal ini
diungkapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyakat dan Perempuan (KPMKP)
Jakarta Utara, Irene, disela-sela kegiatan lomba pengelolaan program
pemberdayaan masyarakat keklurahan ( PPMK ) tingkat DKI Jakarta, di Kelurahan
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurutnya,
dari jumlah RW yang kumuh di Jakarta Utara itu terbanyak ada di Kecamatan
Cilincing dan Penjaringan.
“Kami memprediksikan tahun 2015 jumlah RW kumuh yang
ada di di Jakarta Utara tidak ada lagi. Meski begitu kita meski harus terus
bekerja sama untuk mengentaskannya" ujarnya, Senin (25/11).
Ditambahkan Irene, saat ini pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan RW kumuh melalui PPMK di setiap kelurahan. Salah satunya dengan melakukan Bina Lingkungan yang membangun fasilitas fisik di lingkungan RW, hingga Bina Sosial yang menyelenggarakan pendidikan life skill kepada warga.
Dijelaskan oleh Kepala PPMKP, pada tahun ini pemberantasan RW kumuh Jakarta Utara mendapat anggarannya sebesar Rp 6 Milyar. Dana ini pendistribusiannya berdasarkan skala prioritas, RW kumuh yang diutamakan mendapat alokasi.
Sedangkan, PLh Kabid Bina Kemasyarakatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Poltak, menambahkan, pada tahun 2013 ini, anggaran PPMK Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 119 Miliar.
Ditambahkan Irene, saat ini pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan RW kumuh melalui PPMK di setiap kelurahan. Salah satunya dengan melakukan Bina Lingkungan yang membangun fasilitas fisik di lingkungan RW, hingga Bina Sosial yang menyelenggarakan pendidikan life skill kepada warga.
Dijelaskan oleh Kepala PPMKP, pada tahun ini pemberantasan RW kumuh Jakarta Utara mendapat anggarannya sebesar Rp 6 Milyar. Dana ini pendistribusiannya berdasarkan skala prioritas, RW kumuh yang diutamakan mendapat alokasi.
Sedangkan, PLh Kabid Bina Kemasyarakatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Poltak, menambahkan, pada tahun 2013 ini, anggaran PPMK Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 119 Miliar.
"Jadi
setiap kelurahan mendapat kucuran dana antara Rp 190-200 juta, selain itu
besarnya dana tergantung, pengajuan yang mereka sampaikan berdasar kebutuhan di
wilayahnya," katanya.
Sementara itu, Ketua LMK Kebon Bawang, H. Urip Ridwan,
menuturkan melalui kegiatan PPMK, telah langsung dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
Seperti, kata H. Urip, mencontohkan, warga di RW 02 yang dulunya ikut kegiatan pelatihan daur ulang sampah yang biayanya melalui bina sosial. Kini, mereka mampu menyalurkan keahlian yang diperolehnya kepada masyarakat lainnya, seperti membuat kerajinan tangan berupa tas dari proses daur ulang sampah dari sisa bungkus plastik sabun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar