Jakarta-Persoalan ibu kota tidak lepas dari keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ). Untuk mengatisipasi agar PKMS tidak melonjak seperti pada saat Ramadhan, langkah antisipasi terus dilakukan, seperti berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Sekretaris Kota ( Sekko ) Jakarta Utara, Junaedi, menuturkan, untuk mengantisipasi PMKS tidak sepenuhnya tanggung jawab sosial semata, namun memerlukan koordinasi antar unit.
Juanedi mencontohkan, bila ada PMKS di tempat hiburan maka PMKS tersebut menjadi tanggung jawab pihak Suku Dinas ( Sudin ) Pariwisata yang menertibkan. Jika PMKS berada di halte maupun di dalam kendaraan umum, maka PMKS tersebut menjadi tanggung jawab pihak Sudin Perhubungan, serta apabila ada PMKS di taman, maka tugas penertiban berada di Sudin Pertamanan.
"Untuk mengantisipasi PMKS, semua pihak harus di libatkan termasuk peran serta masyarakat. Dimana masyarakat di harapkan tidak memberi atau membeli sesuatu kepada mereka," ungkap Junaedi.
Sementara itu, menekan PMKS, Kepala Sudin Sosial Jakarta Utara, Ika Lestari Adji, menjelaskan untuk menekan jumlah PMKS, pihaknya memantau dibeberapa daerah rawan PMKS. Di Jakarta Utara sedikitnya ada 9 titik rawan PMKS, titik tersebut diantaranya berada di Mambo, Plumpang, Tanjung Priok, Jalan RE Martadinata, Jalan Raya Cilincing, dan turunan Sunter.
Dia menyatakan peran masyarakat sangat mempengaruhi jumlah PMKS tersebut. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak memberikan uang kepada PMKS. Karena itu, secara tidak langsung, masyarakat membantu tugas dari Sudin dalam menekan PMKS tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar