Warga Kapuk Muara Minta Koperasi

Jakarta-Masih dalam suasana gelaran pekan koperasi, Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara  meminta agar di wilayahnya dapat hadir koperasi maupun Koperasi Jasa Keuangan ( KJK ) Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan ( PEMK ).

Harapan masyarakat tersebut tentu saja di dasarkan pada kenyataan, di wilayah tersebut sebagian besar masyarakatnya sebagai nelayan sehingga jika waktu-waktu tertentu membutuhkan dana bergulir cepat bukan malah ke renternir atau ke bank konvensional. Padahal program KJK itu di gulirkan yang pada 2009 silam, tujuannya untuk mendorong perekonomian masyarakat kelurahan melalui pinjaman lunak.

Lurah Kapuk Muara, Tahta Yujang, mengakui kalau di wilayahnya sejak KJK digulirkan hingga saat ini belum ada. Menurutnya, akibat ketidaka ada koperasi jasa keuangan itu, warga terpaksa pinjaman modal biasanya langsung ke bank konvensional.

"Memang sampai saat ini banyak warga masyarakat yang menanyakan hal itu kepada kami. Mereka rata-rata yang datang mau pinjam uang untuk modal usaha atau usahanya sedang kekurangan modal. Karena tidak ada KJK, warga akhirnya langsung ke bank," ujarnya.

Tahta Yujang, juga mengakui dulu memang di wilayah ini pernah ada koperasi. Namun, hal itu tidak berjalan dan akhirnya tutup. Meski begitu pihaknya akan berusaha supaya di wilayahnya segera dibentuk Koperasi Jasa Keuangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Koperasi, Sudin Koperasi Sudin UMKMKP Jakut, Husein Thoyib, mengatakan di Jakarta Utara ada sebanyak 1023 Koperasi dan 30 KJK yang masih aktif dengan jumlah anggota 23.621 orang. "Dari 30 KJK dengan total dana sekitar Rp 45 Milliar, pinjamannya berjalan lancar. Presentasenya mencapai 60-70 persen, sisanya itu kan masih bergulir tenggat pembayarannya," ujar Husein.

Terkait dengan belum adanya KJK di Kelurahan Kapuk Muara, Husein menjelaskan, pihaknya akan membuka Koperasi Jasa Keuangan. Meski begitu sebelum membuka salah satu persyaratan para pengurus harus mendapat pelatihan terlebih dulu. Ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam hal kelembagaan, manajemen organisasi dan keuangan sehingga mampu mengelola KJK dengan baik.