Rabu, 06 Agustus 2014

Jokowi Blusukan Tenggok Pengerjaan Waduk Marunda


Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada hari ini Rabu (06/08/2014), dengan menumpangi Toyota Innova bernopol B 1124 BH kembali blusukan untuk meninjau lokasi waduk Marunda,Cilincing, Jakarta Utara. 

Dalam blusukan itu ia didampingi Kepala Dinas PU Pemprov DKI Jakarta, Rudi Manggas, Camat Cilincing, Wawan Budi Rahman, Lurah Marunda, Ali Mudasir. 

Blusukan itu dilaksanakan unuk melihat dari dekat proses perkembangan pengerjaan pengerukan Waduk Marunda yang sempat terhenti beberapa waktu lalu. Ia tampak berbincang serius dengan sejumlah pejabat Dinas PU maupun Sudin PU Jakarta Utara.

Saat sedang berbicang,  Jokowi didatangi perwakilan warga Marunda, Basuni  yang menanyakan pembayaran uang pembebasan lahan untuk dibangun waduk.

"Kami belum dilunasi, pak. Berkasnya sudah oke tapi belum bisa dibayar," kata Basuni yang mengenakan kemeja kotak-kotak pada Jokowi.

Mendegar hal itu, Jokowi meminta Basuni menunjukkan lokasi pemukiman yang didiami Basuni. Jokowi mengatakan bila kemarin sudah ada dana Rp 15 miliar yang dikeluarkan pemprov DKI untuk pembebasan lahan. Namun, anggaran tersebut masih kurang sehingga hanya digunakan membayar tanah milik warga saja.
"Daftar namanya diberikan saja, duitnya nggak cukup yang sekarang, Nanti September baru dikeluarkan lagi (untuk bangunan)," ucap Jokowi kepada Basuni.

Jokowi mengakui anggaran yang dikeluarkan saat ini masih kurang. Karena itu ia akan kembali menganggarkan di APBD Perubahan.

Sementara itu , Basuni membenarkan bila pembayaran yang terhambat hanya soal bangunan saja. Ia berasal dari RW 2 yang menjadi salah satu pemukiman yang akan dibebaskan untuk pembangunan waduk.
"Kemarin kan dijanjinya April. Tapi katanya uangnya tidak ada. Kemarin juga sempat hampir di bayar sebelum Ramadhan (Juni) tapi nggak jadi lagi," ucap Basuni.

Masih ditambahkan Basuni, masih terdapat 24 bangunan yang belum diberikan ganti rugi pembebasan lahan. Padahal, pemberkasan pembebasan lahan di Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sudah rampung seluruhnya.
"Tanahnya sih sudah diukur Pak, tapi belum dibayar, lahan sama bangunannya," ujar dia kepada Jokowi.

"Dulu kan waktu Februari 2014 Bapak datang ke sini janjinya April 2014 mau dibayar, tapi kok sampai sekarang belum dibayar juga," lanjut dia.

Data dari wali kota, waduk seluas 56 hektar itu memerlukan pembebasan lahan milik 300 kepala keluarga (KK). Pada Januari 2014, lahan milik 150 KK telah dibebaskan. Sementara itu, pada April 2014, terdapat 100 KK yang lahannya dibebaskan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar