Puluhan Orang Kerja Bakti 'Minggu Bersih'

Jakarta-Puluhan orang berasal dari berbagai komponen masyarakat yaitu tokoh masayarakat, pengurus RT dan RW, lembaga musyaawarah kelurahan, di bantu karang taruna dan aparat Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mengikuti kerja bakti "Minggu Bersih" dengan membersihkan berbagai tempat, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama dan jalan pemukiman di wilayah kelurahan  itu, dari sampah, Minggu (03/11/2013).

Sasaran kerja bakti itu, antara lain di Jalan Bakti, Jalan di pinggir Kali Opak RW 04 dan 07, serta di sepanjang  jalan lingkungan di RW 03,07, dan 015.

Peserta kerja bakti juga membersihkan coretan vandalisme di dinding sepanjang Jalan Bakti, serta turut pula ditanam 40 pohon pelindung di pinggir Kali Opak.

Agus (40), pengurus Karang Taruna Kelurahan Penjaringan mengatakan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah serta swasta terlibat dalam kerja bakti tersebut.

Kegiatan itu mulai pukul 06.30 hingga 12.00 WIB. Kegiatan itu, katanya, selanjutnya secara rutin digelar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat setempat.

Lurah Penjaringan, Suranta mengatakan kegiatan "Minggu Bersih" sebagai gerakan bersama seluruh elemen warga setempat untuk menciptakan dan menjaga kebersihan kota.

Selain itu, katanya, agar Kota Jakarta  Utara selalu tampak rapi dan indah.

“Tolong rawat pohon serta terus menjaga kebersihan lingkungan.”kata Suranta  kepada warga seusai menanam pohon. 

Waspada Musim Pancaroba Rawan Penyakit DBD dan Leptospirosis

Bambang Suheri

Jakarta-Memasuki musim pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan, sangat rawan berbagai macam penyakit.

Untuk mencegahnya, masyarakat agar selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat serta tanggap pada penyakit yang diidapnya.

Hal ini disampaikan Bambang Suheri, Kasudin Kesehatan Jakarta Utara soal perubahan cuaca pada sekarang ini.

"Beberapa hari ini intensitas hujan mulai turun, perubahan cuaca rentan terjadinya penyakit salah satunya DBD dan kencing tiikus (leptospirosis)," kata Bambang, Jumat ( 01/11/2013 ).

Dan jika terjadi panas atau demam, Suheri menganjurkan, maka sebaiknya antisipasi dini untuk periksa ke puskesmas.

Jelang SJKN, Tenaga Kesehatan Harus Ramah

Tenaga kesehatan menerangkan pada pasien (ilustrasi )

Jakarta-Jelang pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) pada 2014, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya agar meningkatkan keramahannya terhadap pasien. Hal itu karena dalam pelaksanaan JKN, masyarakat bisa meminta agar dipindahkan ke rumah sakit yang dokternya lebih baik, ramah, dan kompoten.

“Kalau mau rujukan rumah sakit, putuskan saja. Peserta JKN boleh pilih rumah sakit setelah beberapa bulan ikut kepesertaan. Misalkan dalam satu rumah sakit ada dokter yang galak, pasien ini boleh pindah ke rumah sakit yang sudah diketahui memiliki dokter yang ramah, dan melayani dengan baik,” kata Nafsiah, di Jakarta, Rabu ( 30/10/2013) lalu.

Bila tenaga kesehatan tidak ramah pada pasien, akan berdampak pada jumlah pasien yang akan berkurang. Untuk itu, Menkes menekankan agar setiap tenaga kesehatan mengubah mindset yaitu bila sakit maka harus ke rumah sakit. Menurutnya, jika hanya batuk pilek tidak perlu ke dokter spesialis, tetapi cukup ke klinik atau puskesmas.

Berkaitan dengan hal itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Bambang Suheri menuturkan, himbau yang disampaikan oleh Menkes tersebut termasuk dalam pelayanan publik, dan itu tertuang dalam salah satu Undang-Undang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bazis Jakarta Utara Bantu Pelajar

M. Alwi

Jakarta-Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) Jakarta Utara menyalurkan bantuan pendidikan kepada 700 pelajar yang terdiri dari 450 siswa dan 250 mahasiswa, di Masjid Babussalam kantor Walikota Jakarta Utara.

"Para siswa mendapat biaya bantuan pendidikan sebesar Rp 200 ribu perbulan sedangkan mahasiswa sebesar Rp 250 ribu pertriwulan dan dimulai dari bulan Juli 2013 sesuai dengan kalender," terang Kepala Bazis Jakarta Utara, M.Alwi, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut Alwi, disalurkannya bantuan tersebut untuk memotivasi para penerima bantuan biaya pendidikan untuk dapat memahami dan mengelola perilaku di sekolah maupun di rumahnya masing-masing.

Selain diberi bantuan, pelajar tersebut mendapat bimbingan motivasi dari Mr Suryanto dengan materi quantum brain power, metode bagaimana cara berfikir otak kanan dan otak kiri, tambah Alwi.

Ini 19 Pejabat Baru di Pemkot Jakarta Utara

Jakarta-Wajah-wajah baru mulai menempati 19 posisi di lingkup Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Ke-19 pejabat eselon IV baru tersebut telah dilantik Wakil Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi di Ruang Fatahillah, Kantor Walikota Jakarta Utara, Jumat (01/11/2013).

“Pejabat yang baru bertugas harus gemar melakukan tinjauan lapangan atau blusukan untuk mampu secara cepat memahami permasalahan-permasalahan yang berada di Jakarta Utara, serta  mampu merumuskan solusi pemecahan permasalahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

Selain itu, Tri Kurniadi juga berharap agar pejabat dapat melakukan konsolidasi internal, mampu membentuk teamwork yang lebih baik di dalam unit kerjanya guna membangun komitmen, harap Tri Kurniadi.

Ke-19 pejabat baru tersebut diantaranya:

1.    Lili Rahardjo yang diangkat menjadi Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan Kelapa Gading.

2.    Sukma Wijaya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Sudin Dukcapil ).

3.    Joko Basuki Yuliantoro sebagai Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Kependudukan Sudin Dukcapil.

4.    Liza Engalika sebagai Kepala Seksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kelapa Gading, dan  

5.   Yohanes Yoga Primananto sebagai Kepala Seksi Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Tanjung Priok.

Pemprov DKI Gelar Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Anak

Jakarta-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pendidikan seks dan reproduksi kepada kepala sekolah dan ketua komite seluruh Jakarta, bertempat di Balai Yos Sudarso Lantai II, Kantor walikota Jakarta Utara. 

Dalam kegiatan tersebut turut pula diadakan semiloka tentang pendidikan seks dan kesehatan produksi oleh dr Baby Jim Aditya dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badriyah Fayumi. 

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudhi Mulyanto menuturkan, semiloka itu dibagi 2 bagian, pertama untuk para kepala sekolah se-DKI dilaksankan Jumat ( 01/11/2013), dan untuk para Ketua Komite Sekolah SMP se-DKI pada Sabtu (02/11/2013).

Warga Kampung Sepatan Berharap RT dan RW

Jakarta-Keinginan warga Kampung Sepatan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara agar memiliki RT dan RW yang legal belum terwujud. Warga pun mengadukan nasib mereka kepada anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang melakukan kunjungan kerja.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak mengatakan, masalahnya terkait pada kepemilikan lahan yang hingga kini belum jelas. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan terobosan untuk memenuhi keinginan warga tersebut.

"Saya mengusulkan agar warga tetap meminta izin ke pemerintah setempat untuk dapat melakukan pemekaran RT, bukan untuk memiliki serifikat tanah. Harus ada langkah terobosan yang dilakukan pemerintah sebelum mengetahui pemilik tanahnya. Setidaknya negara menjembatani, apa gunanya pemerintah?" ujar Joni seusai dialog dengan warga Kampung Sepatan di Balai Warga Kampung Sepatan, Jakarta Utara, Jumat (1/11/2013).

Joni menuturkan, sebuah kawasan yang sudah ditempati lebih dari 20 tahun haruslah diberikan RT dan RW. Namun, berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2013, pembentukan RT dan RW harus ada izin tertulis dari pemilik lahan.

Joni menginginkan agar di Kampung Sepatan tersebut diberikan kejelasan RT dan RW untuk memudahkan kehidupan sosial dan administrasi warga, sembari mencari pemilik dari lahan tersebut. 

"Usul saya warga minta izin pemerintahan setempat untuk melakukan pemekaran RT. Kan mereka bukan untuk meminta kepemilikan tanah. Ada langkah terobosan yang bisa dilakukan sebelum diketahui pemiliknya," tandasnya.

Sementara, Lurah Rorotan Dwi Kurniasi menuturkan, pihaknya saat ini sedang mencari alternatif solusi mengacu pada instruksi gubernur. 

"Saya sudah berusaha mencari pemilik, namun belum ketemu. Seperti sabtu kemarin saya menemui seseorang untuk menanyakan kepemilikan lahan Sepatan. Saya pun sudah mencari sejarah Sepatan seperti apa, namun kronologinya juga tidak ada di kelurahan," jelasnya saat dialog dengan warga, Jumat (1/11/2013 ).
Sedangkan untuk membentuk RT dan RW, dirinya merasa secara aturan mengharuskan izin pemilik lahan. "Mengacu pada Ingub, sudah jelas dasar hukumnya. Tetapi kita akan coba carikan solusinya," tukasnya.
Menurut Dwi, kepemilikan tanah di Kampung Sepatan belum jelas. Ada delapan pihak yang mengaku pemilik lahan tersebut, namun mereka hanya mengaku tapi tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan.
Adapun lahan yang diisi oleh ribuan warga Kampung Sepatan adalah tanah milik negara yang digarap warga sejak tahun 1981. Kala itu, warga membeli tanah dari penggarap sekitar Rp 50.000 per meter. Saat ini, ada 500 kepala keluarga (KK) atau 1.975 jiwa yang tinggal di Kampung Sepatan. Kesehariannya warga bekerja sebagai pemulung dan buruh serabutan.
Permintaan warga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan harapan warga yang tinggal di tanah negara lainnya, seperti warga Kampung Sawah Semper Timur dan Tanah Merah Plumpang. Hanya saja, kedua wilayah itu sudah diberikan kepengurusan RT dan RW sejak enam bulan lalu.
Warga Kampung Sepatan berharap agar Pemprov DKI Jakarta bisa melegalkan kepengurusan RT dan RW di wilayahnya. Sebab, tak adanya kepengurusan RT dan RW di wilayahnya membuat warga harus mondar-mandir ke rumah Ketua RT dan RW serta Kelurahan Rorotan.