Kesbangpol Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2014

Jakarta-Mendekati  Pemilu Tahun  2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih DPR, DPD dan DPRD.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) Kota Administrasi Jakarta Utara ( Jakut ) menggelar Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum tahun 2014, di 31 kelurahan di wilayah Jakut.

Acara tersebut dibingkai dalam kegiatan Pembekalan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2014 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Satu diantaranya dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakut, Kamis (27/06/2013).  

Dalam penjelasannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Administrasi Jakarta Utara, Dedi Iskandar yang hadir sebagai nara sumber menjelaskan Dasar Hukum Pemilu 2014,  yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Jadual, Waktu dan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

  

Tahapan Pemilu tahun 2014, terang Dedi,  yakni Pemuktahiran Data Pemilih, Pencalonan Peserta Pemilu, Pembagian Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPR, DRD dan DPD,  Kampanye, Masa Tenang, Pemugutan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Pemungutan Hasil Pemilu, serta Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji.

Pemuktahiran Data Pemilih, terang Dedi, dimulai dengan DAK2& DP4 dari Depdagri / Pemda / Pemkot melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Memetakan dan Menyusun TPS ( 1 TPS maksimal 500 pemilih), melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilaksanakan oleh PPK/PPS dan Pantarlih, serta menyusun Daftar Pemilih Sementara ( DPS ), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ( DPSHP ) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ).

Pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, terang Dedi, adalah Warga Negara Indonesia  (WNI ) yang genap berusia 17 tahun disaat pemungutan suara atau yang sudah / pernah kawin, serta terdaftar satu kali dalam daftar pemilih yang di tetapkan oleh KPU, kata Dedi Iskandar.

Lebih jauh Dedi,  menjelaskan pembagian kursi dan penetapan daerah pemilihan yakni jumlah alokasi kursi DPR-RI untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 21 kursi, dengan 3 daerah pemilihan yaitu DKI Jakarta 1, wilayah pemilihan Jakarta Timur dengan jumlah 6 kursi, DKI Jakarta 2, wilayah pemilihan Jakarta Selatan, Pusat dan Selatan dengan jumlah 7 kursi, dan DKI Jakarta 3, wilayah pemilihan Jakarta Barat, Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Untuk jumlah kursi dan Daerah Pemilihan ( Dapil ) DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 125 %, sesuai dengan Undang-Undang ( UU ) No.29 Tahun 2007 sehingga jumlahnya menjadi 106 kursi dengan 10 Dapil yaitu Dapil DKI Jakarta 1, wilayah pemilihanan Jakarta Pusat dengan 12 kursi; DKI Jakarta 2, wilayah pemilihan Jakarta Utara “A” ( Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan ) dengan 9 kursi; DKI Jakarta 3, wilayah pemilihan Jakarta Utara “B” ( Cilincing, Koja, Kelapa Gading & Kepulauan Seribu ); DKI Jakarta 4 Jakarta Timur “A” ( Matraman, Pulogadung Cakung ) dengan 10 kursi, DKI Jakarta 5, wilayah pemilihan “B” ( Jatinegara, Duren Sawit, Keramat Jati );  DKI Jakarta 6, wilayah pemilihan “C” ( Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, Cipayung) dengan 10 kursi, DKI Jakarta 7; wilayah pemilihan Jakarta Selatan “A”(Setiabudi, Kebayoran Baru, Pesanggrahan ) dengan 12 kursi; DKI Jakarta 9, wilayah pemilihan Jakarta Barat “A” ( Cengkareng, Tambora, Kalideres ) dengan 12 kursi, dan DKI Jakarta 10, wilayah pemilihan Jakarta Barat “B” ( Grogol, Petamburan, Kembangan, Palmerah, Kebon Jeruk, dan Taman Sari ) dengan 12 kursi.

Untuk syarat menjadi DPD, Dedi menambahkan, dinataranya WNI berumur 21 tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tingal di wilayah NKRI;   berpendidikan paling rendah tamatan Sma, atau pendidikan lain ynag sederajat; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar ( UUD) Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.