Saat berjalan menyusuri jalan hendak menuju lokasi pembuatan Waduk Marunda, seorang warga menghampiri sang gubernur. Ia meminta kejelasan kapan lahannya dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembuatan waduk 56 hektare itu.
"Masyarakat minta kejelasan Pak, kapan kita dibayar. Nanti lama enggak ada kabar kita digusur lagi Pak," celetuk seorang warga.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi juga memberikan jawaban yang sama dengan dua kesempatan sebelumnya. Jokowi mengatakan, pembayaran kepada warga terhambat oleh belum selesainya evaluasi APBD 2014 di Kementerian Dalam Negeri.
Meskipun demikian, Jokowi memastikan bahwa APBD2014 sudah bisa diserap untuk pembayaran secepatnya.
"Ini
Berdasarkan data di Kantor Wali
Kota Jakarta Utara, pembuatan waduk itu memerlukan pembebasan lahan yang dihuni
300 kepala keluarga (KK).
Bulan Januari 2014 lalu, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah membebaskan lahan yang ditempati 150 KK. Seratus
Pembebasan lahan pada bulan Januari lalu itu menelan dana anggaran Rp 15 miliar. Pembebasan lahan berikutnya diperkirakan juga menghabiskan besaran dana yang sama.
Sepuluh orang
Seusai mengujungi pembuatan Waduk
Marunda, dalam kesempatan itu juga, Jokowi menyempatkan diri meninjau rumah pertanaian
hidroponik di halaman rusun Marunda.
Untuk mengelola rumah hidroponik
tersebut, Jokowi menjelaskan, Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta telah
membuat rumah hidroponik di rusun Marunda. Sepuluh warga yang berasal dari
rusun ini telah dipilih serta dipercaya untuk mengelola pertanian rumah
hidroponik tersebut.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan
bahwa sistem hidroponik cocok untuk pengembangan urban farming di DKI. Hal ini
mengingat, lahan di Ibu Kota sangat terbatas. Hidroponik sendiri berarti
budidaya tanaman yang hanya memanfaatkan air serta tanpa menggunakan tanah
sebagai media tanam.
"Kita harus jadiin ini contoh bahwa pertanian itu harus arahnya ke sini. Ndak tradisional melulu. Pertanian harus mengedepankan teknologi," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar