Revitalisasi Kring Reserse Penanganan Responsif Terhadap Indikasi Kriminalitas

Jakarta-Guna memberikan respons cepat terhadap terjadinya gangguan keamanan di Ibukota, dilakukan Polda Metro Jaya dengan merevitalisasi Kring Reserse. Peresmian Kring Reserse tersebut dilaksanakan di Gedung Econvention di Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa pagi (14/10/2014).

Turut hadir memberikan arahan kepada 1.435 personel reserse kriminal di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Sudjarno, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok).

Kerjasama ini terwujud atas kerjasama Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta ini diharapkan mampu memberikan penagangan cepat, tepat dan tegas kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminalitas.

Dalam sambutanya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Sujarno, mengungkapkan angka kriminalitas di Jakarta pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 16 persen berdasarkan hasil analisa situasi Kamtibmas di ibu kota.

"Pada triwulan I angka kriminalitas turun dari 27.570 kasus menjadi 23.134 kasus, namun disisi lain penyelesaian kasus turun 20 persen dari 20.562 menjadi 16.525," kata dia di Jakarta, Selasa, pada acara cara revitalisasi Kring Reserse jajaran Polda Metro Jaya sebagai wujud penanganan responsif terhadap indikasi kriminalitas.

Menurut dia, turunnya angka penyelesaian kasus kriminalitas kemungkinan bagian dari kelemahan Reserse sehingga perlu dilakukan revitalisasi.

Idealnya ketika angka kriminilitas turun, pengungkapan kasus harus naik, kalau turun berarti ada kelemahan pada Reserse, kata dia.

Ia mengatakan, turunnya pengungkapan kasus bisa saja disebabkan faktor sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang ada sehingga harus dibenahi.

Ke depan personel Reserse di wilayah harus menyusun data induk pelaku kejahatan dan merespon dengan cepat tindak kejahatan yang terjadi, kata dia.

Polda Metro Jaya melakukan revitalisasi jajaran reserse yang ada di daerah vital rawan kriminal agar lebih sigap memberantas kasus-kasus kejahatan yang belum kunjung selesai.

"Jakarta harus menjadi surga bagi masyarakat dan neraka bagi setiap pelaku kejahatan dengan menindak tegas setiap aksi kriminalitas," kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan dia sempat berencana untuk mengalihkan pengelolaan rumah susun ke Dinas Sosial. Selama ini ada begitu banyak masalah terkait premanisme dan jual beli rusun.

Menurut Ahok, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang selama ini mengelola rumah susun, tak mampu mengatasi jual beli dan mafia rusun.

“Saya kemarin mau ubah Pergub Rusun, tidak di bawah dinas perumahan lagi tapi di bawah Dinas Sosial. Karena premanisme yang menyewakan rusun,” kata Ahok.

Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutan dalam acara Revitalisasi Kring Serse, Polda Metro Jaya yang digelar di Gedung Econvention di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2014).

Ahok juga meminta bantuan pihak polisi dan serse untuk membantu pemprov DKI mengatasi masalah mafia di rusun-rusun.

“Kita semua punya datanya, ada yang sewa-sewain sampai Rp 2 juta. Nah sekarang berani enggak kita bertindak. Saya lagi data, setelah itu saya ingin meminta polisi masuk. Model-model premanisme seperti ini tidak boleh lagi ada di Jakarta. Bawa senjata lengkap dan lawan, karena bila kita membawa petugas sipil, malah kita yang dilawan,” pinta Ahok.